Kupas Tuntas Isi Perjanjian Linggarjati Serta Tokoh dan Dampaknya

PERJANJIAN LINGGARJATI –  antara Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) dan Repubik Belanda menuai banyak konta, karena bukan hanya dampak positif yang membuat kedaulatan Indonesia diakui oeh dunia, akan tetapi terdapat pula dampak negatif yang menjadikan wialyah Indonesia hanya melingkupi Jawa, Madura dan Sumatra saja.

Dari isi perjanjian linggarjati tersebut menghasikan 3 poin inti dan 17 pasal yang diwakili oleh beberapa toko nasionalis dan diketuai oleh Sutan Syahrir juga sebagai waki Indonesia.

Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
pintuwisata.com

perundingan atau Perjanjian linggarjati merupakan suatu perundingan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati,  Jawa Barat yang menghasilkan suatu kesepakatan tentang status kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil perundingan yang dilaksanakan di Istana Merdeka yaitu di jakarta pada  tanggal 15 November 1946 yang ditandatangi oleh kedua belah pihak yakni Indonesia dan Belanda tepat pada tanggal 25 Maret 1947.

Isi Perjanjian linggarjati

Perjanjian Linggarjati
novykayra.blogspot.co.id
  1. Belanda mengakui secara de fakto kemerdekaan Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang mencakup Sumatra, Jawa, dan Madura.
  2. Belanda  dan Republik Indonesia akan bekerja sama dalam usaha membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara diantaranuya adalah Republik Indonesia.
  3. Belanda  dan Republik Indonesia Serikat akan menyetujui pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Wilayah RIS dalam persertujuan tersebut meliputi daerah bekas Hindia Belanda yang terdiri dari: Republik Indonesia, Timur Besar dan Kalimantan,. Kesepakatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 15 November 1946 dan baru mendapatkan ratifikasi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tepat pada tanggal 25 Februari 1947 yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Istana Negara, Jakarta. Hasil dari Perjanjian Linggarjati mempunyai kelemahan dan keuntungan bagi Republik Indonesia.

Kelemahannya, apabila ditinjau dari segi letak wilayah kekuasaan, wilayah RI menjadi sempit. Tetapi apabila dilihat dari segi keuntungannya, kedudukan Indonesia di pandangan internasional semakin kuat untuk diakui, karena banyak negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara Arab mengakui Kemerdekaan negara RI. Hal ini karena peran politik diplomasi Indonesia yang  dibuat oleh H. Agus Salim, Sutan Syahrir, Sujatmoko, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pro dan Kontra pada kalangan masyarakat Indonesia mengenai Perjanjian Linggarjati, contohnya dari beberapa partai semisal Partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, PNI, dan Partai Rakyat Jelata. Para partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian Linggarjati merupakan bukti lemahnya pemerintahan Indonesia guna mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini, pemerintah menggagas Peraturan Presiden No. 6/1946, yang bertujuan menambah anggota  KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) agar pemerintah mendapatkan suara guna mendukung perjanjian linggarjati. Hasil  pelaksanaan perundingan ini tidak berjalan lancar.

Tepat pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook menyatakan bahwa Negri Belanda tidak tersangkut lagi dengan perjanjian ini, dan meletuslah Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Hal ini dikarenakan akibat dari kesalah pahaman antara Belanda dan Indonesia .

Hasil Perundingan Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
daysatny.blogspot.co.id

Dalam proses perjanjian Linggarjati ini terjadi tawar-menawar di antara Indonesia dan Belanda, tentang isi kesepakatan. Setelah menjalani empat kali rapat, pihak dari delegasi Belanda dan Indonesia mendapatkan kesimpulan bahwa perundingan ini sudah mampuh mewujudkan suatu naskah persetujuan diantara pihak Indonesia dan Belanda, walaupun ada masalah-masalah yang masih  perlu dirundingkan lebih lanjut lagi.

Maka, tepat pada tanggal 15 November 1946 dilakukan rapat yang dihadiri Belanda  dan Indonesia sedangkan yang bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Soetan Sjahrir. Soetan Sjahrir mengusulkan pembentukan badan banding atas pembicaraan pada waktu di Linggarjati.

Oleh Dr. Van Mook mengusulkan untuk menambah pada pasal ini sebuah ayat tentang tercetusnya badan bersama yang akan bertugas guna melaksanakan dan  mewujudkan kerja sama antara pemerintah Indonesia  dan Belanda di masa depan. Saran dari Van Mook disetujui rapat. Rumusan tentang masalah tersebut akan dimuat untuk 17 pasal pada Perjanjian Linggarjati.

17 pasal pada Perjanjian Linggarjati tersebut ialah:

Perjanjian Linggarjati
sharehore.blogspot.co.id
Pasal 1

Pemerintah Belanda menyetujui kenyataan kekuasaan De-facto. Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda atau tentara Serikat dengan sedikit demi sedikit dan dengan kerjasama diantara kedua belahpihak, akan dimasukan pula kesanggupan daerah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kerjasama itu, maka dengan segera akan dimulai dengan melakukan tindakan yang perlu, supaya selambat-lambatnya pada waktu yang dicantumkan pada pasal 12, termaksudnya daerah-daerah yang dimaksud itu telah selesai.

Pasal 2

Pernerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda bersama¬sama mengadakan segera berdirinya suatu negara berdaulat dan berdemokratis, yang didasarkan perserikatan dan dinamakan Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Pemerintah Indonesia Serikat itu akan mencakup semua daerah Hindia¬Belanda seluruhnya dengan ketentuan, jika para penduduk pada suatu bagian daerah setelah dimusyawarahkan dengan lain- lain bagian daerah juga, menyatakan menurut dalam aturan Demokratis tidak atau masih belum bisa masuk ke dalam perserikatan Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian yang itulah diwujudkan semacam kedudukan yang istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat dan terhadap kerajaan Belanda.

Pasal 4
  1.   Adapun negara-negara yang kelak sebagai Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Timur Besar dan Borneo , yaitu dengan tidak mengurangi dari hak kaum penduduk pada sesuatu bagian daerah, untuk melontarkan kehendaknya, menurut aturan Demokratis supaya Keberadaannya dan Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.
  2.      Dengan tidak menyalahi apa yang sudah ditentukan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat (1) pada pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh menyelenggarakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.
Pasal 5
  1.  Undang-undang Dasar Negara Indonesia itu ditetapkan nanti dalam sebuah persidangan pembentukan Negara, yang akan didirikan oleh para  wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu yang lain yang akan termasuk kelak dalam cakupan Negara Indonesia Serikat itu, dan wakil-wakil itu ditujukan dengan menggunakan jalan Demokratis juga dengan mengingat ketentuan ayat berikut dalam pasal itu.
  2.   Kedua belah pihak akan bermusyawarah mengenai cara ikut campurnya dalam persidangan dalam rangka membentuk Negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang juag termasuk dari pada daerah kekuasaan Republik Indonesia dan oleh kelomopk penduduk yang tidak cukup segala Perwakilannya itu dengan mengingat tanggung jawab dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 6
  1. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda, untuk membela dalam mempeliharakan kepentingan-kepentingan bersama dari pada Negara Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk sebuah persekutuan Belanda-Indonesia,yang dengan itu terbentuknya kerajaan Belanda, yang mencakup Hindia-Belanda, Negeri Belanda, Suriname dan Curocua diganti sifatnya menjadi persekutuan itu dengan Negara Belanda, Curacoa dan Suriname satu dengan lainnya dari pada negara Indonesia Serikat.
  2. Yang tertera di atas tidak akan mengurangi kemungkinan guna mengadakan pula aturan, kemudian mengenai dengan kedudukan diantara Negeri Belanda dan Curacoa satu dengan lainnya.
Pasal 7
  1. Untuk membela kepentingan yang tertulis di dalam pasal ini, persekutuan Indonesia Belanda itu akan memiliki alat-alat kelengkapan sendiri.
  2. Alat-alat kelengkapan Pemerintahan akan disusun oleh para pemerintah Kerajaan dan Indonesia Serikat yang mungkin juga oleh majelis-majelis wakil rakyat Negara-negara itu.
  3. Adapun yang akan dianggap dalam kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerjasama dalam perhubungan luar Negeri, pertahanan dan keuangan serta juga mengenai hal-hal ekonomi dan juga kebudayaan.
Pasal 8

Diujung persekutuan Indonesia Belanda itu duduklah Keputusan-keputusan Belanda untuk mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama yang ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan persekutuan atas nama Baginda Raja.

Pasal 9

Untuk membela kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negri Belanda, dan kepentingan-kepentingan dari Kerajaan Belanda dl Indonesia, maka masing-masing Pemerintah kelak mengangkat komisaris luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar persekutuan Indonesia-Belanda itu antara lain akan mengandung juga sebuah ketentuan-ketentuan mengenai:

  1. Pertanggungan hak-hak Indonesia dan Belanda yang satu terhadap yang lain dan jaminan kepastian diantara kedua belah pihak memutruskan kewajiban-kewajiban yang satu kepada yang lain.
  2. Hak kewarganegaraan untuk Warga Negara Indonesia  dan Warga Negara Belanda masing-masing di wilayah lainnya.
  3. Aturan bagaimaaa cara menyelesaikannya apabila pada alat¬alat kelengkapan persekutuan itu tidak dicapai seperti kesepakatan.
  4. Aturan cara dengan syarat-syarat apa dan bagaimana alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda menyediakan bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, selama masa Indonesia Serikat itu kurang atau tidak cukup memiliki alat-alat kelengkapan sendiri.
Pasal 11
  1. Anggar-anggaran itu akan direncanakan nanti oleh sebuah permusyawarahan antara para wakil Negara Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda yang hendak di bentuk itu.
  2. Anggar-anggaran itu terus berlaku setelah ditetapkan oleh majelis-¬majelis Perwakilan Rakyat dari kedua belah pihak masing-masingnya.
Pasal 12

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda akan mengusahakan agar terwujudnya negara Indonesia Serikat dan juga Persekutuan Belanda-Indonesia telah selesai sebelum 1 Januari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan secepatnya akan melakukan tindakan¬tindakan agar, setelah terbentuknva persekutuan Indonesia – Belanda itu, Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengaku hak-hak orang-orang yang bukan bangsa Indonesia dan akan menuntut dipulihkannya hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan juga barang-barang milik mereka, yang lagi berada di daerah kekuasaan Defacto. Sebuah panitia bersama akan dibuat untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengambilan itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Hindia, sehingga susunan dan cara kerjanya harus sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk rancangan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan berusaha supaya dengan segera dilakukan aturan undang-undang.

Agar supaya sementara menunggu berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Indonesia – Belanda itu. Kedudukan kerajaan Belanda di dalam Hukum Negara dan Hukum Berbangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah adanya persetujuan ini maka kedua belah pihak menjadi melakukan pengurangan kekuatan di angkatan balatentaranya, masing-masing kedua belah pihak akan melakukan musyawarah mengenai sampai seberapa dan lambat cepatnya melaksanakan perundingan itu begitu juga tentang kerja sama dalam hak ketentuan.

Pasal 17
  1. Untuk kedamaian  bersama dari apa yang dimaksudkan dalam Persetujuan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda, hendak disetujui sebuah badan yang terdiri dari delegasi-delegasi yang ditunjukan dari tiap-tiap pemerintahnya masing-masing dengan sebuah sekretariat bersama.
  2. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda bilamana tumbuh perselisihan yang berhubungan dengan persetujuan ini, yang tidak bisa diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi tersebut itu, akan menyerahkan keputusan tersebut kepada Arbitrage. Dalam hal ini persidangan delegasi-delegasi tersebut akan ditambah dengan ketua bangsa lain dengan cara memutuskan yang diangkat dengan kata mufakat antara kedua belah pihak delegasi tersebut, atau jika tidak berhasil dengan semupakat, maka diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Intemasional.
PASAL PENUTUP

Persetujuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda dan kedua naskah tersebut sama ketentuannya.

Perundingan Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
indonesian-persons.blogspot.co.id

Latar belakang perundingan linggarjati. Masuknya AFNEI yang dipengaruhi NICA ke negara Indonesia dikarenakan saat itu Negara Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menjadikan terjadinya konflik antara Belanda dan Indonesia, contohnya pada peristiwa 10 November, tidak hanya itu saja, pemerintah Inggris akan bertanggung jawab menyelesaikan konflik militer dan politik di Asia.

Oleh karena itulah, Sir Archibald Clark Kerr, sebagai diplomat Negara Inggris mengundang Belanda dan juga Indonesia dalam perundingan di Hooge Veluwe, tetapi perundingan itu gagal karena pada waktu itu Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Madura dan Sumatera, tetapi Belanda cuma ingin mengakui Kedaulatan Indonesia atas Jawa dan wilayah Madura saja.

Pada akhir agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killearn ke Indonesia guna menyelesaikan perundingan antara Belanda dan Indonesia.

Pada tanggal 7 Oktober 1946 yang berlokasi di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta diawali perundingan Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Lord Killearn yang isi perundingan tersebut menyepakati persetujuan untuk melakukan gencatan senjata pada tanggal 14 oktober dan mengambil jalan dengan semua masalah tersebut melalui sebuah perundingan Linggarjati yang diselenggarakan pada tanggal 11 November 1946.

Tokoh perundingan Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
caridimari.blogspot.co.id

Dalam perjanjian linggarjati / perundingan linggarjati dari perwakilan Indonesia adalah sebagai berikut..

Ketua: Sutan Syahrir

Anggota:

  • Mr.Moh. Roem
  • A.K. Gani
  • Mr.Susanto Tirtoprojo

Sedangkan di pihak Belanda ialah komisi Tim Jenderal yang tergabung dari…

Ketua atau pimpinan: Wim Schermerhorn

Anggota:

  • H.J.Van Mook
  • F.de Baer
  • Max Van Poll

Mediator ialah Lord Killearn asal Inggris.

Dampak Perundingan Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
9fpgsajadeh.wordpress.com

Perjanjian Linggarjati memberikan sebuah dampak positif dan negatif untuk bangsa Indonesia diantara lain sebagai berikut…

1. Dampak Positif Hasil Perjanjian Linggarjati

a. Adanya pengakuan dari Belanda secara de facto mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatera

b. Dari perundingan linggarjati tersebut, berturut-turut negara luar kini mengakui Kedaulatan RI seperti..

  • Amerika Serikat pada 17 April 1947
  • Inggris pada 31 Maret 1947
  • Mesir pada 11 Juni 1947
  • Lebanon pada 29 Juni 1947
  • Suriah pada 2 Juli 1947
  • Afganistan pada 23 September 1947
  • Burma pada 23 November 1947
  • Saudi Arabia pada 24 November 1947
  • Yaman pada 3 Mei 1948
  • Rusia pada 26 Mei 1948

2. Dampak Negatif Hasil Perjanjian Linggarjati

a. Belanda dapat kembali membangun kekuatannya di Indonesia

b. Banyak masyarakat dan juga dari kalangan indonesia yang menetang Perjanjian Linggarjati mulai dari Partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, PNI, dan Partai Rakyat Jelata. dimana partai itu menyatakan bahwa itu bukti lemahnya pemerintah Negri Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

c. Pemimpin perjanjian linggarjati Indonesia yaitu Sutan Syahrir dianggap menyerahkan konsensi bagi Negri Belanda menjadikan sebagian besar dari anggota Partai Sosialis di KNIP  KNIP Kabinet KNIP mencabut dukungannya kepada Sutan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1947.

COPY CODE SNIPPET

Tinggalkan komentar